Hubungan Bilateral Indonesia - Uni Eropa

Hubungan Bilateral antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Eropa mengenai Perdagangan dan Investasi

Berita :

                   Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo telah melakukan pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, Herman van Rompuy di Jakarta pada tanggal 19 November 2014. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Dewan Eropa ke Indonesia.

                   Dalam pembicaraan, kedua Presiden bertukar pandangan mengenai pentingnya memperluas dan memperkuat kerja sama bilateral yang terjalin berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Sama dan Kemitraan Komprehensif (PCA) antara Indonesia dan Uni Eropa yang telah berlaku sejak 1 Mei 2014.

                   Kedua Presiden telah bertukar pandangan mengenai perkembangan di Indonesia dan Eropa. Presiden Dewan Uni Eropa menghargai peran penting Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar dan negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Presiden Dewan Uni Eropa menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam memberikan teladan mengenai pentingnya toleransi dan harmoni kehidupan beragama.

                   Kedua Presiden telah membahas mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, serta harapan Indonesia agar terdapat kerja sama dalam pengembangan bidang infrastruktur, industri manufaktur, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik.

                   Presiden Dewan Uni Eropa pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya Indonesia sebagai mitra Uni Eropa khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Dalam kaitan ini, Presiden Republik Indonesia mencatat bahwa nilai total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30 miliar pada tahun 2013, namun nilai total tersebut perlu ditingkatkan mengingat Uni Eropa yang terdiri dari 28 Negara Anggota yang merupakan mitra penting bagi Indonesia. Presiden Republik Indonesia menekankan juga perlunya menghilangkan hambatan perdagangan terhadap akses pasar produk-produk Indonesia, khususnya kelapa sawit, ke negara-negara Uni Eropa.

                   Kedua Presiden mengakui kondisi hubungan antar masyarakat Indonesia dan negara-negara Uni Eropa berlangsung dengan baik pada saat ini dan membahas upaya-upaya untuk lebih meningkatkan mobilitas antar masyarakat.

Sumber: http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7114&l=id

                 

Jawab :

1.      Menurut kelompok kami sebenarnya ada pesan tersurat yang ingin disampaikan Ir.H.Joko Widodo kepada pihak presiden Dewan Uni Eropa. Bahwa Presiden Republik Indonesia menekankan juga perlunya menghilangkan hambatan perdagangan terhadap akses pasar produk-produk Indonesia khususnya kelapa sawit ke negara-negara Eropa. Hal ini dilakukan Indonesia disertai dengan pembicaraan mengenai Infrasturktur, industri, manufaktur, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik. Contohnya saat mereka membicarakan hal menyangkut industri pelabuhan, hal tersebut menunjukan bahwa kegiatan Diplomacy Indonesia sedang dijalankan oleh Presiden Ir.H.Joko Widodo demi mencapai tujuan yang ingin dicapai Indonesia yaitu agar produk-produk Indonesia khususnya kelapa sawit memiliki akses yang baik ke negara-negara Uni Eropa.

2.      Dengan adanya kerjasama Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Dewan Eropa menunjukan bahwa Indonesia memiliki Power. Contohnya adalah soft power dibidang ekonomi dalam bidang ekspor kelapa sawit . Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam kaca Internasional. Maka dari itu negara-negara tetangga Indonesia akan segan dan akan lebih memandang negara Indonesia.

3.      Keuntungan Indonesia memiliki hubungan dengan Uni Eropa terkait Public Diplomacy adalah Uni Eropa bersedia memberi bantuan kepada Indonesia, kegiatan tersebut bisa terjadi apabila kedua negara tersebut memiliki hubungan baik. Uni Eropa juga bisa berinvestasi di Indonesia. Perdagangan dan investasi merupakan bidang kerjasama yang penting bagi Komisi Eropa di Indonesia sejak tahun 2002. Country Strategy Paper (CSP) tahun 2002-2006 antara Uni Eropa dan Indonesia menempatkan Kerjasama Ekonomi sebagai salah satu prioritasnya. Proyek-proyek yang dilaksanakan selama kurun waktu tersebut memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan utama yang telah diidentifikasi: Trade Support Programme (TSP) I menyelenggarakan pelatihan bagi Kementerian Perdagangan Indonesia mengenai berbagai isu perdagangan internasional yang kompleks serta memberikan dukungan kepada instansi-instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu ekspor Indonesia. Isu-isu yang menjadi prioritas utama pada program ini adalah kemudahan prosedur untuk investasi baru serta perizinan usaha, perbaikan regulasi investasi di bidang infrastruktur dan transportasi logistic.

Kalau saja negara asing tidak investasi disini, laju pertumbuhan negara kita terhambat, pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara. Sebagian negara, termasuk Indonesia, menggantungkan penerimaannya pada pajak. Unuk mempercepat terciptanya kesejahteraan umum dan tercapainya tujuan negara, harus ada keseimbangan antara fungsi budgeter dengan fungsi regulerend pajak.

Dengan adanya fungsi budgeter, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Lewat negara asing berinvestasi di Indonesia, Indonesia akan mendapatkan pemasukan lebih dari pajak perusahaan asing tersebut.

Sementara itu, dengan adanya fungsi regulerend Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

4.      Indonesia dan Uni Eropa telah melakukan salah satu aktifitas hubungan internasional yang mencakup teory International Communication dan International Economic untuk membangun kerjasama antar negara, mereka membangun hubungan yang harmonis dengan berkomunikasi, lalu membecirakan International Economic sebagai lanjutan pembicaraan yang akan menjuru kesebuah tujuan yaitu saling membangun khususnya bidang perekonomian. Maka dari itu, pendapatan Indonesia akan menjadi lebih baik.